Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri (PPPA) I Gusti Ayu Bintang Darmati, terkait pembahasan anggaran tahun 2022, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (30/8/2021). Foto: Andri/Man

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily meminta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) untuk memberikan perhatian serius terhadap masalah stunting (gagal tumbuh) di Indonesia. Menurut Ace, angka stunting Indonesia masih tergolong tinggi.

“Walaupun itu adalah ranah dari Kementerian Kesehatan dan BKKBN, tapi Bu Menteri juga punya kewajiban untuk memastikan soal stunting ini. Bagaimana kita memutus rantai masalah stunting dari aspek yang lebih komprehensif,” kata Ace dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri (PPPA) I Gusti Ayu Bintang Darmati, terkait pembahasan anggaran tahun 2022, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (30/8/2021).

Ace menilai hingga saat ini belum ada program sebagai upaya untuk penyelesaian stunting. "Ini penting sekali karena kita kemarin masuk upper middle income country, sekarang turun lagi jadi lower middle income country. Salah satu penilaiannya kan adalah akses terhadap kesehatan terutama bagi ibu dan anak. Bu Menteri mohon kiranya itu menjadi perhatian,” pesan politisi Partai Golkar itu.

Dilansir dari website resmi Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, permasalahan stunting masih menjadi pekerjaan rumah yang besar bagi pemerintah Indonesia. Berdasarkan hasil survey Status Gizi Balita pada 2019, prevalensi stunting Indonesia tercatat sebesar 27,67 persen. Angka itu masih di atas standar yang ditetapkan oleh WHO bahwa prevalensi stunting di suatu negara tak boleh melebihi 20 persen.

Untuk itu, Ace mendesak KPPPA untuk berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan BKKBN dalam upaya menurunkan stunting. “Saya belum melihat gambaran yang lebih komprehensif bagaimana (KPPPA) mengkoordinasikannya (program) ini dengan kementerian terkait terutama BKKBN dan Kementerian Kesehatan,” pungkas legislator dapil Jawa Barat II tersebut. (ann/sf)